ECONOMIC REVIEW

DAILY ECONOMIC AND MARKET REVIEW
Office of Chief Economist, PT Bank Mandiri
November 03, 2026 | Daily Economic Review: Lemigas Menjadi Pelaksana Utama Impor Minyak Mentah, BBM, dan LPG

Pemerintah menetapkan Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas sebagai pelaksana utama impor minyak mentah, BBM, dan LPG yang selama ini dilakukan Pertamina.
Kebijakan tersebut diumumkan pada 26 Oktober 2026 berdasarkan Perpres No.107/2026, bertujuan memperkuat kepastian pasokan energi di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pengadaan yang semula berupa tender antarbadan usaha (B2B) beralih ke skema antarpemerintah (G2G) dan antara pemerintah dan badan usaha (G2B). Dalam skema ini, pemerintah bernegosiasi langsung dengan negara pemasok, kemudian Pertamina membeli dari BLU.

Sebelumnya, pengadaan impor minyak mentah, BBM, dan LPG oleh Pertamina dilakukan melalui tender antarbadan usaha (B2B).
Perpres No. 26/2026 kemudian mengizinkan BLU, seperti Lemigas, untuk turut melakukan impor, selain BUMN seperti Pertamina, melalui kerja sama antarpemerintah atau pembelian langsung dari pemasok asing. Proses tender dinilai memakan waktu. Dalam beberapa kasus, Pertamina tidak memperoleh pasokan karena pemasok memilih pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi.

Skema ini berpotensi meningkatkan kepastian pasokan dan posisi tawar negara, namun implementasinya perlu dicermati dari sisi biaya dan tata kelola.
Pengamat menilai keterlibatan Lemigas sebagai pelaksana impor baru berpotensi memperpanjang rantai pasok dan memengaruhi harga beli Pertamina. Pemerintah menyatakan pendanaan pengadaan tidak membebani APBN, sehingga rincian sumber pendanaan, mekanisme harga, dan pengawasan terhadap BLU perlu diperjelas seiring implementasi kebijakan.

Kami menilai dampak jangka pendek masih terbatas karena skema ini masih dalam masa transisi dan impor melalui Lemigas belum berjalan penuh.
Dalam kondisi mendesak, seperti cadangan nasional sangat tipis atau gangguan geopolitik di negara pemasok minyak, Pertamina masih dapat mengimpor langsung dengan berkoordinasi dengan BLU. Pemerintah juga mengupayakan kontrak pasokan jangka panjang. Dampak kebijakan ini bergantung pada kejelasan pendanaan, mekanisme penetapan harga, dan negara pemasok. (mrs)

Untuk informasi yang lebih lengkap, Report tersebut dapat Bapak/Ibu unduh pada website kami melalui link berikut ini:

<unduh file>