ECONOMIC REVIEW

DAILY ECONOMIC AND MARKET REVIEW

Office of Chief Economist, PT Bank Mandiri

Februari, 28, 2025 | Daily Economic Review: Kementerian Sosial Melakukan Refocusing Bansos 2025 Tanpa Pemotongan Anggaran

Program bantuan sosial (bansos) tahun 2025 akan tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran. 
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan program bantuan sosial (bansos) akan tetap berjalan tanpa pengurangan. Kepastian ini menjawab kekhawatiran masyarakat terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Anggaran bansos akan dialokasikan dengan lebih efektif dan efisien. 
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Kemensos tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Postur anggaran Kemensos tahun 2025 sebesar Rp79,58 triliun, dengan Rp78,42 triliun dialokasikan untuk Program Perlindungan Sosial dan Rp1,16 triliun untuk Program Dukungan Manajemen. Sejumlah program bansos yang tetap berjalan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Program Yatim-Piatu (YaPi), dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program-program tersebut dinilai tetap berperan penting dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan sesuai Asta Cita Presiden.

Perlindungan sosial (perlinsos) menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli dan kemampuan masyarakat. 
Di tengah menurunnya proporsi kelas menengah di Indonesia yang menjadi rentan terhadap kemiskinan, pemerintah perlu memberikan bantuan namun tetap memastikan anggaran terealisasi sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Anggaran perlinsos merupakan bagian dari program-program prioritas pemerintah untuk tahun ini yang antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program pemberdayaan petani dan nelayan. Saat ini, kelas menengah juga rentan untuk masuk kepada jurang kemiskinan, sehingga diperlukan bantalan dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar. (apw)

Untuk informasi yang lebih lengkap, Report tersebut dapat Bapak/Ibu unduh pada website kami melalui link berikut ini: