ECONOMIC REVIEW

DAILY ECONOMIC AND MARKET REVIEW

Office of Chief Economist, PT Bank Mandiri

Agustus, 5, 2024 | Daily Economic Review: Realisasi Belanja Perlinsos 1H-2024 mencapai Rp 169,9 triliun

Sampai dengan semester pertama 2024 (1H-2024), pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp75,80 triliun dan subsidi sebesar Rp94,10 triliun.
Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp75,80 triliun atau 49,77% dari pagu, atau meningkat 3,01% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penerima. Adapun realisasi belanja subsidi sampai 1H-2024 mencapai Rp94,10 triliun, 32,91% dari pagu atau turun 1,82% (yoy). Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp72,64 triliun, yang mencapai 38,41% dari pagu atau tumbuh 8,29% (yoy); serta subsidi non energi Rp21,46 triliun, 22,16% dari pagu atau turun 25,39% (yoy). Dengan demikian, realisasi belanja perlinsos semester pertama 2024 mencapai Rp176,7 triliun atau 35,6% dari pagu.

Realisasi belanja subsidi energi terutama bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 kg.
Belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG 3 Kg di 6 bulan pertama tahun ini mencapai Rp42,95 triliun, 37,92% dari pagu, atau meningkat 4,81% (yoy). Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 kg terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan harga minyak mentah rata-rata 8,03% (yoy) serta pergerakan kurs 5,71% (yoy).

Realisasi belanja subsidi non-energi sampai 1H-2024 didominasi oleh subsidi kredit program.
Belanja subsidi non-energi tercatat Rp21,46 triliun, atau 22,16% dari pagu. Realisasi tersebut didominasi oleh subsidi kredit program Rp10,12 triliun atau 47,16% dari total realisasi subsidi non energi. Subsidi pupuk menyusul sebagai kontributor kedua terbesar yang mencapai Rp6,31 triliun atau 29,40% terhadap realisasi subsidi non energi.

Ke depan, pemerintah Indonesia perlu menyalurkan bantuan sosial dan subsidi secara terukur dan hati-hati sehingga benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan. 
Oleh karenanya, untuk mendukung penyaluran yang tepat sasaran, pemerintah perlu terus memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penyaluran bantuan. Penyaluran bansos dan subsidi juga perlu direalisasikan secara efektif dan sesuai dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, sehingga dapat menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). (apw)

Untuk informasi yang lebih lengkap, Report tersebut dapat Bapak/Ibu unduh pada website kami melalui link berikut ini: