Mandiri, Pos Indonesia dan Taspen Bentuk Bank Joint Venture

News Release - Kamis, 31 Januari, 2013

Jakarta, 31 Januari 2013 – Tiga perusahaan negara, Bank Mandiri, PT Pos Indonesia dan PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menandatangani kesepahaman untuk membentuk bank joint venture. Pembentukan bank itu bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Nota kesepahaman kerjasama tersebut ditandatangani Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana, Direktur Utama PT Taspen Agus Haryanto dan disaksikan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Kemeterian BUMN Jakarta, Kamis (31/1).

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan, sinergi ini merupakan bentuk dukungan perusahaan negara dalam memperkuat akses masyarakat pada layanan keuangan (financial inclusion). Bank tersebut juga akan fokus mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Saat ini, lanjut Zulkifli, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya akses layanan finansial. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 49% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses ke tabungan, kredit dan produk asuransi. Keterbatasan terhadap akses layanan finansial tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pertumbuhan bisnis dan perekonomian. Selain itu, minimnya akses masyarakat menengah ke bawah pada layanan finansial juga menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

“Melalui sinergi ini, kami ingin membuat lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapat terlayani jasa keuangan. Sebab, bank joint ventures ini dapat menggunakan jaringan kantor Pos Indonesia yang tersebar di wilayah-wilayah rural,” kata Zulkifli Zaini.

Direktur Utama PT Taspen Agus Haryanto mengatakan, penandatanganan MoU hari ini adalah dalam rangka pemberian pelayanan melebihi harapan kepada peserta (Delighted Customer Service) dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, terutama dalam hal pertanggungjawaban pembayaran pensiun yang dilakukan oleh mitra kerja Pembayar Pensiun.

Dijelaskannya, sebagai BUMN yang menyelenggarakan 2 jenis program yaitu Program THT dan Program Pensiun, PT Taspen telah mereformasi pelayanan yang meliputi inovasi dan perubahan sistem layanan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, guna meningkatkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan PT Taspen kepada peserta. Reformasi pelayanan tersebut meliputi, reformasi formulir dan proses klim, portabilitas layanan dan elektronisasi dapem. Reformasi lainnya adalah di bidang pelaporan transaksi pembayaran pensiun (e-Dapem) dan strategi Strategi Pengolahan Data.
“Misalnya, penyederhanaan formulir klim dari 22 jenis formulir menjadi 2 jenis formulir, serta mempersingkat proses penyelesaian klim dari semula 7 titik proses klim menjadi 3 titik. Selain itu pengajuan klim pembayaran Pensiun pertama dan Tabungan Hari Tua juga dapat dilakukan di seluruh kantor cabang Taspen tanpa terikat domisili akhir peserta,” jelasnya.

Sementara Aplikasi e-Dapem, menurutnya, diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian pembayaran pensiun secara efektif serta mempercepat laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun kepada pemerintah. Dengan sistem ini tentunya keamanan keuangan negara dalam pembayaran pensiun yang dilaksanakan oleh Taspen dapat lebih terjamin.
“Kami juga telah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) untuk mendukung strategi pengumpulan dan peremajaan data,” tambahnya.

Sedangkan bagi PT Pos Indonesia, kerjasama ini merupakan wujud dari komitmen Perseroan dalam upaya mendukung transformasi yang tengah dilakukan, seperti peningkatan service, Good Corporate Governance (GCG) dan culture. Selain itu, kerjasama ini juga akan mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki PT Pos Indonesia.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, mengatakan hingga saat ini Pos Indonesia memiliki 3.702 kantor pos online dari 3.800 kantor cabang. Selain itu juga ada lebih dari 1.380 agen pos di seluruh Indonesia yang online. Jaringan yang luas hingga ke pelosok Indonesia ini merupakan value yang dimiliki PT Pos Indonesia.
“Diharapkan dengan kerjasama ini nasabah PT Pos Indonesia yang tersebar hingga ke pelosok mendapatkan layanan produk dan jasa perbankan yang lebih optimal,“ ungkap Ketut.

Sunset